5 Upaya Jokowi-Ahok Atasi Banjir


Jakarta – Sejak awal menjabat Gubernur DKI, Jokowi beserta wakilnya Basuki T Purnama (Ahok) berpacu dengan waktu memutar otak menangani banjir Jakarta. Sejumlah langkah sudah direncanakan dan dilaksanakan. Apa saja?

1. Proyek JEDI: Normalisasi kali dan waduk

Atasi Banjir 1

Atasi Banjir 1

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pelaksanaan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang bekerjasama dengan Bank Dunia di Waduk Melati, Jakarta Pusat pada Rabu (11/12/2014). Ia menargetkan pengerukan 14 waduk dan kali di Jakarta dalam Proyek JEDI bisa selesai 2015.

Proyek ini didanai dari pinjaman Bank Dunia US$ 135.500.000. Inisiatif proyek ini sudah dimulai sejak Gubernur Fauzi Bowo namun sempat tertunda eksekusinya.

Paket 1 lokasinya seputar Kali Ciliwung dan Gunung Sahari yang mencakup Waduk Melati, saluran Gresik dari Jalan Surabaya, Menteng sampai Teluk Betung, Kebon Kacang. Kali Cideng Hulu dari Waduk Setiabudi sampai dengan Teluk Betung, Kebon Kacang.
Paket 2 terdiri dari dua subpaket, 2A yakni Cengkareng Drain dan 2B. Keduanya dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, di bawah Direktorat Sumber Daya Air.
Paket 3 ialah Kali Cideng, Thamrin. Paket ini dikerjakan oleh Direktorat Sumber Daya Air.
Paket 4 di Kali Sentiong Sunter, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III. Paket tersebut dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.
Paket 5 di Kali Tunjangan, Kali Angke Bawah. Paket tersebut dikerjakan oleh Direktorat Sumber Daya Air.
Paket 6, yakni Kanal Banjir Barat dan Kali Sunter Hulu. Paket ini dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, di bawah Direktorat Sumber Daya Air. Dan Paket 7 ialah Kali Grogol Sekretaris, Kali Jalekang-Pakin-Kali Besar, Kali Krukut Cideng (termasuk Kali Krukut Lama). Paket tersebut dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Jakarta.

2. Relokasi warga bantaran kali ke rusun

Atasi Banjir 2

Atasi Banjir 2

Menurut Jokowi, jika solusi yang diberikan hanya pengerukan sungai atau pembersihan saluran air, mungkin waktu yang dibutuhkan hanya sebentar. Namun, masalah banjir harus ditangani dengan pembangunan infrastruktur.

“Saya berikan contoh, memperlebar Sungai Ciliwung. Memperlebar (sungai) bisa dimulai tapi memindahkan warga di kanan kirinya yang ada 34.000 KK itu tidak mudah,” jelas mantan Wali Kota Solo ini usai meninjau jalan yang ambles di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2014).
Pemindahan warga tersebut harus dibarengi dengan pembangunan rusun. Sedangkan lahan untuk rusun belum semuanya tersedia. Jokowi menegaskan bahwa semua proses tersebut membutuhkan waktu.

Pemprov DKI juga sudah berhasil merelokasi warga yang menduduki lahan di Waduk Pluit ke Rusun Marunda, Jakarta Utara dan warga Waduk Riario ke Rusun Pinus Elok.

Sedangkan Ahok menyatakan bahwa pembangunan rusun sedang dikebut. “Yang jelas normalisasi sungai, termasuk bangun rumah susun. Intinya sekarang sederhana. Bangun rumah susun yang banyak,” kata Ahok di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (13/1/2014).

Ahok berjanji akan mengebut pembangunan rusun bagi warga yang tinggal di bantaran kali. Ketika rusun sudah siap, warga tak punya pilihan lain kecuali pindah. “Semua yang tinggal di bantaran kali, yang membuat normalisasi terhalang, paksa pindah. Nggak ada pilihan,” kata Ahok tegas.

3. Wajibkan sumur resapan untuk bangunan dan trotoar

Atasi Banjir 3

Atasi Banjir 3

Pemprov DKI kini memang tengah gencar membuat sekitar 1.949 sumur resapan yang tersebar di berbagai titik di Jakarta. Sumur resapan itu diprioritaskan di tempat-tempat yang banyak terjadi genangan air, termasuk di trotoar-trotoar. Proses pembuatan sumur resapan ini ditargetkan selesai pada akhir Desember 2013 lalu dengan dana APBD sebesar Rp 135 miliar

Pemprov DKI juga  mewajibkan setiap warga yang ingin membangun rumah agar membuat satu sumur resapan. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya genangan dan menambah ketersediaan air tanah di Jakarta.

“Satu rumah itu butuh satu sumur resapan. Sudah ada Pergubnya, itu dibangun di rumah pribadi,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Andi Baso kepada wartawan, Sabtu (7/12/2013).

Andi mengatakan, perintah itu sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur dan Izin Mendirikan (IMB). Namun, ketegasan itu terkendala masalah pengawasan. “Sisa pengawasannya yang belum jalan,” kata Andi.

Plt Sekda DKI Wiryatmoko menegaskan aturan yang mengharuskan adanya sumur resapan dalam setiap bangunan harus ditaati. Bila terjadi pelanggaran, pemilik bangunan akan dikenakan sanksi. “Kita juga minta teman-teman P2B (Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan) agar penyediaan sumur resapan dalam mendirikan izin bangunan tidak diabaikan,” kata Wiryatmoko usai rapat koordinasi penanganan banjir di Balaikota, Jakarta, Minggu (19/1/2014) petang.

4. Beli lahan hulu untuk resapan air

Atasi Banjir 4

Atasi Banjir 4

Pemprov DKI Jakarta juga berencana membeli lahan di hulu untuk resapan air. Pemprov DKI menggagas rencana menghijaukan kembali kawasan Puncak. Salah satunya membeli vila-vila di Puncak dan lahannya akan disulap kembali menjadi hijau.

“Kita musti minta CSR-CSR perusahaan. Di sana akan dibikin hijau, sama bendungan-bendungan kecil. Nanti tergantung pengusahanya gimana. Mungkin nggak tahun 2013. Paling tahun depanlah,” jelas Wagub DKI Basuki T Purnama di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (13/3/2013).

Pastinya, DKI ingin vila di Puncak bisa mendukung konservasi di Jakarta. Dan urusan dengan Gubernur dan Wagub Jabar Ahmad Heryawan dan Dedy Mizwar pun tak ada persoalan.

Pemprov DKI juga sempat mengutarakan niat untuk membeli lahan di Depok untuk membuat waduk. Namun Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail memberi syarat agar lahan yang dibeli itu tak diubah peruntukannya. Pembeli lahan harus menjaga pemanfaatan lahan yang dibeli sesuai aturan.

“Jika yang dibeli kawasan pertanian maka sampai kapan pun lahan itu harus tetap menjadi pertanian. Kalau dia membeli kawasan aliran sungai sampai kapan pun dia tidak memanfaatkan lahan itu jadi bangunan. Namun jika yang dibeli kawasan perekonomian atau komersil sampai kapan pun lahan itu bisa dipakai,” paparnya kepada wartawan di kantornya, Jl Margonda Raya, Depok, Selasa (26/11/2013).

Ketua DPRD Depok Rintis Yanto justru menyoroti persoalan pemberian dana bantuan Rp 5 miliar dari Pemprov DKI untuk normalisasi waduk yang terlalu kecil.  “Kalau memang mau menyelesaikan banjir, Depok ini butuh bantuan. Rp 5 miliar dari APBD DKI kan sangat kecil nilainya. Dan normalisasi waduk enggak akan selesai kalau bantuannya sekecil itu,” kata Rintis, Rabu (27/11/2013) malam.

Selama ini Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan Rp 5 miliar guna mengatasi permasalahan banjir di Jakarta. Bantuan tersebut diperuntukkan untuk mengurusi 18 waduk yang ada di Depok.

“APBD hanya Rp 1,8 triliun, mana cukup untuk menyelesaikan persoalan waduk yang ada di Depok. Jadi daripada beli lahan, mending dana bantuannya yang ditambah,” lanjut politisi Demokrat ini.

5. Dorong buat sodetan ciliwung-cisadane

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)  bertemu dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Wali Kota Bogor Diani Budiarto, Bupati Bogor Rachmat Yasin, Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad, dan p

Atasi Banjir 5

Atasi Banjir 5

erwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut untuk membahas permasalahan sodetan Ciliwing-Cisadane terkait dengan upaya penanggulangan banjir.

“Senin ketemu dengan Gubernur Jabar, Dirjen Kementerian PU di Bogor. Kita bicara khusus soal sodetan,” kata Jokowi di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakpus, Minggu (19/1/2014).

Sebelumnya, Jokowi mengatakan untuk pembuatan sodetan Ciliwung-Cisadane masih dalam proses. Sodetan Ciliwung Cisadane sudah dicetuskan sejak tahun 2000. Ide ini kembali dicetuskan saat Jakarta mengalami banjir besar hari Senin (13/1).

Sodetan sepanjang 1,9 km ini akan sangat membantu rencana sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur yang dikerjakan oleh Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayang Ciliwung Cisadane. Lokasi sodetan ini rencananya dimulai dari Bogor, sekitar 200 m setelah Pintu Air Katulampa. Sayangnya, proyek ini belum terealisasi karena warga Tangerang dan bupatinya menolak proyek ini.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen menolak ide ini karena akan berdampak pada pertambahan debit air sungai Cisadane dan merendam 3 kecamatan di wilayah Tangerang termasuk kawasan Bandara Soekarno-Hatta.

source

Advertisements

2 thoughts on “5 Upaya Jokowi-Ahok Atasi Banjir

    • tak harus seorang jokowi, tapi orang lain yang memiliki karakter mirip bahkan lebih, mampu menyelesaikan persoalan bangsa,, silahkan tentukan plihan 09 April nanti,,, #promosi ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s