Aplikasi Mudah dan Praktis PSAK 10 (Revisi 2010) Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing (3)


Setelah pada postingan sebelumnya kita membahas tentang teknis penentuan functional currency dan proses konversi pencatatan transaksi mata uang asing ke dalam functional currency, pada posting kali ini kita akan banyak membahas tentang translasi dan remeasurement. Berikut ilustrasinya

Remeasurement dan Translasi

Remeasurement dan Translasi

 

Continue reading

Aplikasi Mudah dan Praktis PSAK 10 (Revisi 2010) Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing (2)


Pengakuan awal dan penerapan pada tanggal pelaporan.

Setelah pada postingan sebelumnya kita telah memahami metode penentuan Mata Uang Fungsional (Functional Currency) sesuai anjuran PSAK 10. Pada postingan ini akan kita bahas metode pengukuran / pencatatan atas suatu transaksi dan / atau kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap entitas.

Sesuai yang dipersyaratkan, bahwa transaksi dicatat menggunakan accrual basis. Hal ini seusai dengan prinsip akuntansi Substansi mengungguli bentuk (substance over form). Permasalahan akan muncul apabila terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing (selain functional currency), bagaimana kita akan mengkonversinya dan memakai kurs apa,,??

PSAK 10 sendiri telah memberikan arahan untuk pengakuan suatu transaksi mata uang asing harus dicatat dalam mata uang fungsional, jumlah mata uang asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot, yakni kurs antara mata uang fungsional dan mata uang asing pada tanggal transaksi (tanggal memenuhi kriteria pengakuan). Untuk lebih mudahnya kami berikan contoh jurnal pengakuannya berikut Continue reading

Aplikasi Mudah dan Praktis PSAK 10 (Revisi 2010) Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing (1)


PSAK 10

PSAK 10

Adopsi IFRS (International Financial Reporting Standard) ke dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) berdampak signifikan terhadap kinerja entitas. PSAK 10 (Revisi 2010) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 mengatur tentang Bagaimana memasukkan transaksi dalam mata uang asing (valas) dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Permasalahan utama yang muncul diantaranya adalah kurs mana yang akan digunakan dan bagaimana melaporkan pengaruh perubahan kurs dalam Laporan Keuangan entitas. Jika pada PSAK 10 yang lalu perusahaan boleh memilih untuk mencatat dan mengukur transaksi dengan menggunakan rupiah atau functional currency, maka dengan pengaturan PSAK 10 (revisi 2010) ini perusahaan wajib melakukan pencatatan dan pengukuran transaksi hanya dengan menggunakan functional currency.

Sebelum kita melakukan konversi mata uang asing, kita harus mencari tahu dan paham mata uang fungsional (Functional Currency) entitas. Mata uang fungsional berbeda dengan mata uang penyajian laporan keuangan, namun sebagian besar jenis mata uang fungsional adalah yang digunakan sebagai mata uang penyajian laporan keuangan. Bingung kan,,?? Heheheee,, yuk kita bahas bareng aja,,

Misal PT. A mempunyai bisnis utama (core bisnis) dibidang ekspor impor komoditi pertanian, dan sebagian besar transaksi dilakukan dan dipegaruhi oleh pergerakan mata uang Dolar Amerika Serikat (USD). Bisa disimpulkan bahwa mata uang fungsional entitas adalah USD, sedangkan laporan keuangan entitas harusnya menggunakan USD pula, namun bisa pula entitas menghasilkan laporan keuangan menggunakan Indonesia Rupiah (IDR) sesuai dengan tujuan khusus melalui proses translasi. Gimana,,?? Udah clear kan,,?? Heheee,, kalo mikir mah gak bakal bingung,,, ^_^ Continue reading

5 FAKTA YANG WAJIB ANDA KETAHUI TENTANG PSAK 24 Imbalan Kerja


Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sebagai salah satu organisasi yang berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai rujukan dalam penerapan akuntansi di Indonesia. selain PSAK tersebut, DSAK juga mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dan Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK). PSAK 24 (Revisi 2010) yang mengatur tentang Imbalan Kerja mengalami revisi pada tahun 2013 dan akan berlaku efektif sejak 1 Januari 2015. Imabalan Kerja sendiri didefinisikan sebagai seluruh bentuk pemberian dari entitas (perusahaan) atas jasa yang diberikan oleh pekerja. PSAK 24 ini adalah salah satu PSAK yang dirasa cukup rumit penerapannya bagi beberapa akuntan (disamping PSAK lain) karena praktiknya yang harus selalu mengikuti kebijakan tiap perusahaan.

PSAK 24 Imbalan Kerja

PSAK 24 Imbalan Kerja

Fakta#1: Latar Belakang Penerapan

Dengan terbitnya Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (UUK No. 13 / 2003) yang mewajibkan semua perusahaan memberikan beberapa imbalan mulai dari imbalan istirahat panjang sampai dengan imbalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penerapan UUK tersebut diatur kebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perbedaan antara PP dan PKB bisa dilihat dari Pihak yang terlibat, kompleksitas, kedetailan dan jenis industri entitas.

Salah satu pasal dalam UUK tersebut mengatur tentang Imbalan Pasca Kerja, yakni imbalan yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan ketika karyawan sudah berhenti bekerja dengan beberapa alasan diantaranya, karyawan terlibat tindak pidana, karena karyawan melakukan kesalahan berat, karena karyawan memasuki usia pensiun, karena karyawan meninggal dunia, karena karyawan sakit berkepanjangan, karena karyawan mengundurkan diri, karena perusahaan pailit, karena perusahaan mengalami kerugian dan alasan lainnya yang termasuk imbalan yang dibayarkan ketika karyawan sudah tidak aktif lagi bekerja. Sehingga Perusahaan harus melakukan Pencadangan (accrued) biaya yang akan dikeluarkan kelak, namun tidak semua alasan tersebut harus dilakukan pencadangan sesuai PSAK 24, diantaranya,

  1. Imbalan Pasca Kerja Karena Karyawan Pensiun
  2. Imbalan Pasca Kerja Karena Karyawan Sakit Berkepanjangan / Cacat
  3. Imbalan Pasca Kerja Karena Karyawan Meninggal Dunia
  4. Imbalan Pasca Kerja Karena Karyawan Mengundurkan diri (secara baik-baik)

On Going Concern menjadi alasan tidak semua penyebab harus dicadangkan.

Fakta#2: Alasan Perusahaan menerapkan PSAK 24

  1. Accrual basis, perusahaan harus mempersiapkan (mencadangkan/ mengakui) liabilitas (utang) untuk imbalan yang akan jatuh tempo nanti.
  2. Tidak ada kewajiban yang tersembunyi, apabila di laporan keuangan perusahaan tidak ada account imbalan kerja, maka secara tidak langsung perusahaan sebenarnya “menyembunyikan”kewajiban untuk imbalan pasca kerja.
  3. Arus kas di perusahaan, Perusahaan lebih baik mengurangi laba yang diperoleh setiap periode berjalan, dibandingkan mengeluarkannya secara langsung ketika terdapat keryawan yang purna tugas.

Fakta#3: Perkembangan PSAK 24

PSAK 24 (Revisi 1994) hanya mengatur tentang akuntansi biaya manfaat pensiun. Bukan mengatur tentang dana pensiun seperti yang terdapat pada PSAK 18: Akuntansi Dana Pensiun.

10 tahun berselang, DSAK mengeluarkan PSAK 24 (Revisi 2004) yang mempunyai cakupan lebih luas, tidak hanya mengenai manfaat pensiun, akan tetapi mengatur semua imbalan kerja yang berlaku di Perusahaan.

PSAK 24 (Revisi 2010) adalah PSAK 24 versi terbaru (sampai saat ini berlaku)yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2012, dimana PSAK ini adalah adopsi dari International Accounting Standar Nomor 19 (IAS 19) Revisi tahun 2009.

IAS 19 terbaru telah dirilis pada tahun 2011 dan berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2013, untuk menyesuaikannya, DSAK telah merilis pula PSAK 24 (Revisi 2013) dan akan berlaku setelah 1 Januari 2015.

Fakta#4: Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Imbalan Kerja berdasarkan PSAK-24

PSAK 24 (Revisi 2010) mengatur ruang lingkup dan jenis-jenis imbalan kerja yang harus diungkapkan. Berdasarkan ketentuan atau peraturan, Imbalan Kerja yang harus diungkapkan adalah

  • Imbalan yang diatur dalam program atau perjanjian formal, misalkan PP atau PKB.
  • Imbalan yang diatur dalam peraturan perundangan atau industri dan perusahaan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan di peraturan tersebut, misalkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-undang jaminan sosial dan lainnya.
  • Imbalan yang tidak diatur secara formal di perusahaan, tetapi bersifat konstruktif (atau bersifat menjadi kebiasaan dan keharusan). Misalkan bonus apabila perusahaan laba.

Jika dilihat dari jenis imbalan kerja yang termasuk kedalam definisi imbalan kerja di PSAK-24 adalah

  • Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Misalkan Gaji, iurang jaminan sosial, cuti tahunan, cuti sakit, bagi laba dan bonus, dan imbalan yang tidak berbentuk uang.
  • Imbalan Pasca Kerja, imbalan kerja yang diterima pekerja setelah pekerja sudah tidak aktif lagi bekerja. Misalkan Imbalan Pensiun, Imbalan asuransi jiwa pasca kerja, imbalan kesehatan pasca kerja.
  • Imbalan Kerja Jangka Panjang, Imbalan Kerja yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Misalkan Cuti besar/cuti panjang, penghargaan masa kerja (jubilee) berupa sejumlah uang atau berupa pin/cincin terbuat dari emas dan lain-lain.
  • Imbalan Pemutusan Kontrak Kerja (PKK), imbalan kerja yang diberika karena perusahaan berkomitmen untuk:
  • Memberhentikan seorang atau lebih pekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, atau
  • Menawarkan pesangon PHK untuk pekerja yang menerima penawaran pengunduran diri secara sukarela (golden shake hand).

Fakta#5: Keterkaitan Aktuaris dan Auditor dengan PSAK 24

Terdapat faktor ketidakpastian (uncertainty factor) dalam perhitungan PSAK 24 yang disebabkan oleh:

  • Apakah semua karyawan di satu perusahaan akan tetap bekerja sampai dengan usia pensiun?
  • Dalam rentang usia seorang pekerja, pasti ada kemungkinan-kemungkinan meninggal dunia, sakit berkepanjangan atau cacat. Berapakah besarnya peluang dari kemungkinan-kemungkinan tersebut?
  • Dalam dunia kerja sudah menjadi hal yang lumrah pekerja mengundurkan diri, untuk menghitung kemungkinan beban imbalan pasca kerja dari mengundurkan diri . Berapa besar kemungkinan pekerja mengundurkan diri?
  • Berapakah gaji seorang pekerja ketika memasuki usia pensiun?
  • Dan faktor-faktor lainnya yang tidak pasti.

PSAK 24 telah mengatur tata cara perhitungan beban imbalan kerja yang terdapat unsur ketidakpastian tersebut dengan menggunakan ilmu Aktuaria. Aktuaria adalah suatu ilmu pengetahuan yang merupakan kombinasi dari ilmu statistik, matematika dan ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan suatu nilai dengan data dan asumsi yang telah ditentukan.

Meskipun dalam PSAK 24 tidak disebutkan keharusan menggunakan jasa konsultan aktuaria untuk menentukan beban imbalan kerja, alasan professionalisme, independensi dan efisiensi menjadi dasar perusahaan menggunakan jasa aktuaris.

Dalam penyusunan laporan keuangan audited perusahaan, auditor melakukan cek validasi laporan aktuaris atas perhitungan PSAK 24, apakah sesuai dengan PSAK 24 yang dikeluarkan oleh DSAK-IAI atau belum.